Kemenaker Dorong Gorontalo Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Kemenaker Dorong Gorontalo Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kemenaker RI, Reyna Usman

GORONTALO  - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mendorong penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Provinsi Gorontalo.

Hal itu dikemukakan Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kemenaker RI, Reyna Usman, pada sosial dialog Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (10/12/2020).

“JKP ini memiliki banyak manfaat bagi karyawan atau buruh yang kehilangan pekerjaan. Kami berharap program ini bisa dilaksanakan di Gorontalo, ” kata Reyna.

Dari sekian banyak manfaat JKP, Reyna menyebutkan bahwa para karyawan atau buruh yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan informasi pasar kerja dan lowongan yang ada, sehingga tidak perlu berlama-lama untuk menganggur.

Manfaat lainnya, selama dalam masa menganggur, buruh yang kehilangan pekerjaan akan ditanggung oleh pemerintah.

“Tentu ada batas waktunya, misalnya dengan waktu enam bulan melalui subsidi untuk kehilangan upah, ” ujarnya.

Lebih lanjut Reyna menambahkan, manfaat lain dari program JKP adalah akses untuk mendapatkan pelatihan baik skilling maupun reskilling, artinya dari satu profesi bisa meningkatkan keterampilan untuk mengisi profesi yang lebih dari sebelumnya.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih, setiap pekerja harus mendapatkan akses pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki fasilitas internasional.

“Saya katakan kepada ibu Menteri Ketenagakerjaan tuntutan teman-teman dari Gorontalo yang ingin memiliki BLK, dalam hal ini bukan BLK daerah, tetapi Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berkelas internasional.

Salah satu tujuan sosial dialog ini dilaksanakan di Gorontalo untuk menekan pemerintah pusat untuk segera mengadakan UPTP tersebut, ” ungkap Reyna.

Sosial dialog RPP UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu akan diisi dengan paparan sejumlah narasumber sebagai upaya preventif edukatif dan menciptakan satu pandangan yang sama dari seluruh pemangku kepentingan terhadap lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020. (***)

GORONTALO
Update

Update

Previous Article

Sarbumusi Malaysia Terbentuk, Siap Membantu...

Next Article

Kemnaker Salurkan Termin Kedua Subsidi Gaji...

Related Posts

Peringkat

Profle

Suharyadi

Megy Aidillova

Megy Aidillova

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Nov 12, 2020

Lukman

Lukman

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Dec 21, 2020

Nisa

Nisa

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Dec 21, 2020

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Dec 24, 2020

Follow Us

Recommended Posts

Ketua BNSP Serahkan Langsung Sertifikat Lisensi LSP SDM TIK
Refleksi Akhir Tahun 2021, Ketua MA: Bersinergi untuk Membangun Kepercayaan Publik
Indonesia Satu untuk Satu Indonesia
LSP SDM TIK Peroleh Sertifikat Lisensi dari BNSP
ISPE 2022: Ajang Pertemukan Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM