Hendri Kampai: Negara Gagal Ketika Rakyat Ditekan dan Oligarki Diberi Hak Istimewa

PEMERINTAHAN - Negara dapat disebut gagal ketika pemerintahannya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan kondisi yang adil serta sejahtera.

Kegagalan ini menjadi nyata ketika rakyat dipaksa menanggung beban pajak tinggi, subsidi untuk kebutuhan pokok dikurangi, tunjangan sosial dihapuskan, sementara oligarki mendapat keistimewaan seperti tax amnesty.

Baca juga: HUT ke-77 RI, Puan Maharani Ajak Seluruh Anak Bangsa Bangun Kekuatan Nasional

Di sisi lain, masalah kronis seperti korupsi yang merajalela, judi online, dan pinjaman online yang tak terkendali semakin memperburuk situasi. Fenomena ini menciptakan kesenjangan yang akut antara rakyat dan elite, memperlebar jurang ketidakadilan, dan mengikis kepercayaan terhadap institusi negara.

Beban Pajak Tinggi dan Penghapusan Subsidi
Pengenaan pajak yang tinggi kepada rakyat, terutama kelas menengah dan bawah, menjadi salah satu tanda ketidakadilan ekonomi. Alih-alih menggunakan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, negara justru mengurangi subsidi untuk kebutuhan pokok seperti energi, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Wakil Bupati Asahan Lantik Pejabat Administrator, Pengawas dan KTU Puskesmas

Akibatnya, harga bahan bakar, listrik, serta kebutuhan pokok lainnya melambung, sementara rakyat harus mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini menciptakan tekanan ekonomi yang berat, terutama bagi kelompok yang rentan.

Pengurangan subsidi dan penghapusan tunjangan sosial sering kali dibenarkan dengan alasan efisiensi anggaran atau pengalihan ke sektor lain. Namun, tanpa transparansi yang jelas, langkah ini hanya menambah penderitaan rakyat. Ketika subsidi dicabut, akses rakyat terhadap layanan publik menjadi semakin terbatas, yang pada akhirnya memperbesar angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Baca juga: Rakornis Perdana TP PKK Kabupaten Asahan Dibuka Bupati

Tax Amnesty untuk Oligarki
Sementara rakyat kecil dipajaki tinggi, oligarki dan elite ekonomi mendapat kemudahan melalui program tax amnesty. Kebijakan ini memberikan pengampunan kepada mereka yang selama ini tidak taat pajak atau menyembunyikan kekayaan di luar negeri.

Ironisnya, tax amnesty sering kali tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, melainkan justru memperkuat ketimpangan. Elite yang kaya raya seakan-akan mendapatkan "hadiah" atas ketidakjujuran mereka, sementara rakyat biasa dipaksa untuk taat membayar pajak.

Baca juga: Kuasai Teknologi, Pinta Bupati Asahan Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Kesenjangan ini menciptakan persepsi bahwa negara hanya melayani kepentingan segelintir orang kaya, bukan kepentingan seluruh rakyat. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun drastis, dan rasa solidaritas sosial terkikis. Ini adalah tanda jelas bahwa negara telah gagal menjalankan prinsip keadilan sosial.

Korupsi yang Merajalela
Korupsi adalah akar dari banyak masalah yang dihadapi negara gagal. Ketika korupsi menjadi-jadi, anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Koster Perkenalkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali di Side Event G20 Indonesia

Praktik ini tidak hanya menguras sumber daya negara, tetapi juga melemahkan institusi pemerintahan, menciptakan ketidakpercayaan publik, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Korupsi sering kali melibatkan pejabat tinggi, birokrat, dan pengusaha besar yang bekerja sama untuk mengamankan kekayaan pribadi mereka. Tanpa tindakan tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif, korupsi menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti fondasi negara.

Judi Online dan Pinjaman Online: Ancaman Sosial yang Tak Terkendali
Selain masalah struktural seperti pajak dan korupsi, ancaman sosial seperti judi online dan pinjaman online yang tak terkendali juga memperburuk keadaan. Judi online, yang sering kali beroperasi secara ilegal, merugikan masyarakat, terutama kelompok miskin yang tergoda oleh janji kemenangan instan.

Sementara itu, pinjaman online yang mudah diakses tetapi berbunga tinggi menciptakan lingkaran utang yang mencekik banyak keluarga.

Ketidakmampuan negara untuk mengatasi kedua masalah ini menunjukkan lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Judi online dan pinjaman online tidak hanya menjadi sumber masalah ekonomi, tetapi juga memperparah ketidakstabilan sosial dengan meningkatnya angka kriminalitas, depresi, dan bahkan bunuh diri.

Baca juga: Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan

Negara Gagal dan Kehancuran Kepercayaan Publik
Negara dianggap gagal ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah. Ketika pajak tinggi tidak diimbangi dengan layanan publik yang memadai, ketika oligarki terus diistimewakan, dan ketika korupsi merajalela tanpa penegakan hukum yang jelas, rakyat merasa diabaikan.

Hal ini menciptakan siklus ketidakpuasan yang dapat berujung pada ketidakstabilan sosial, protes massal, bahkan keruntuhan pemerintahan.

Negara yang gagal tidak hanya menghancurkan harapan rakyatnya tetapi juga kehilangan legitimasi untuk memerintah. Dalam konteks ini, reformasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah kunci untuk membalikkan situasi.

Negara gagal adalah cerminan dari pemerintahan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat. Ketika pajak tinggi, subsidi dikurangi, oligarki diprioritaskan, dan korupsi dibiarkan, rakyat akan merasa terabaikan dan kehilangan kepercayaan.

Dalam situasi ini, hanya dengan keberanian politik untuk melakukan reformasi dan memberantas ketidakadilan, negara dapat kembali memenuhi janji keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warganya.

Baca juga: Bupati Asahan Harap Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Terus Berjalan

Jakarta, 23 November 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi