Propinsi Gorontalo Dapat Kucuran APBN Tahun 2018 Rp. 10,7 T

Wartagorontalo.com: Gorontalo - Kanwil DJPb Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan acara “ Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dan Daftar Alokasi Dana TKDD Tahun Anggaran 2018 Provinsi Gorontalo ” pada tanggal 14 Desember 2017 bertempat di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo. Acara ini dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat lingkup Pemprov,  seluruh Bupati/Walikota, KPA Satuan Kerja Vertikal dan pimpinan SKPD. 

Alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 2018 untuk Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar Rp4,181 triliun rupiah, jumlah ini meningkat dari alokasi dana tahun 2017 yang berjumlah Rp4,177 triliun rupiah. sementara itu alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp.6,55 triliun,  jumlah ini meningkat sebesar 5,85% dari alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 yang berjumlah Rp. 6,18 triliun.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, menyampaikan bahwa terdapat beberapa kebijakan pokok dalam APBN 2018 diantaranya adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini serta melanjutkan penguatan kualitas belanja Negara melalui efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan.
 
Sementara itu Gubernur Ptopinsi Goronralo, Rusli Habibie, dalam sambutannya menyampaikan kembali beberapa arahan Presiden yang telah disampaikan pada acara penyerahan DIPA di Istana Bogor, diantaranya adalah memperkuat sinergi antara kegiatan yang didanai APBN dan APBD serta ketepatan waktu pengesahan Perda APBD dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan  anggaran di akhir tahun.

Dalam acara ini, penyerahan Alokasi Dana TKDD dan DIPA TA 2018 dilaksanakan secara simbolis oleh Gubernur kepada seluruh Bupati/Walikota serta kepada sembilan perwakilan satuan kerja vertikal diantaranya Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi, Kepala KPPN Gorontalo, Kepala KPPN Marisa, Pelaksana Jalan Nasional, Pengadilan Tinggi, BPK dan UNG.

Semoga alokasi APBN 2018 untuk Provinsi Gorontalo dapat menjadi  instrument untuk mencapai sasaran pembangunan dan sebagai stimulan bagi perekonomian Gorontalo untuk tumbuh lebih baik

Index Berita