Gejolak Tambahan Pengasilan Kinerja PNS di Kabupaten Pasaman, Apa Kata Mulyatmin

INDONESIASATU.CO.ID:

PASAMAN --- Kepala Badan Keungan Daerah (BKD) Pemkab Pasaman, Mulyatmin didampingi Kabid Anggaran, Dahliana, mengatakan, soal Biaya Tambahan Pengasilan sudah sesuai aturan dan anjuran dari KPK RI dan ini bukan main-main. Perbedaan besaran antara suatu SOPD dengan SOPD lainnya, timbul akibat peraturan. Tidak ada yang ditambah dan dikurangi.

Tunjangan Pengasilan Dasar (TPD) dan Tambahan Pengasilan Kinerja (TPK) PNS di Pemkab Pasaman, disinyalir terjadi gejolak antara instansi pemerintahan. Gejolak itu terjadi karena adanya perbedaan yang mencolok yang diterima oleh PNS di sejumlah intansi yang berbeda.

Seperti dalam SK Bupati Pasaman nomor 188.45/503/BUP-PAS/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan standar biaya tambahan pengasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Pasaman tahun anggaran 2018 staf golongan II secara umum hanya mendapat tunjangan dasar Rp800 ribu dan tunjangan kinerja Rp64 ribu per bulan.

Sementara staf golongan II pada Badan Keuangan Daerah (BKD) mendapat tunjangan dasar Rp2 juta ditambah tunjangan kinerja RpRp64 ribu per bulan. Begitu juga pada staf golongan II di Bappeda mendapat tunjangan dasar Rp1.550.000 ditambah tunjangan kinerja Rp64 ribu per bulan.

Kemudian staf golongan II di Dinas Satpol PP dan Damkar mendapat Rp1.200.000 ditambah tunjangan kinerja Rp64 ribu. Dan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendapat Rp1.150.000 ditambah Rp64 ribu per bulannya.

Bukan hanya pada tingkat staf golongan dua saja, pada eselon IV.a secara umum memperoleh Tabahan Penghasilan Dasar (TPD) sebesar Rp 1.825.000, eselon yang sama pada Badan Keuangan Daerah memperoleh TPD sebesar Rp. 4.075.000 per bulan.

"Saya memang tau masalah ini bergejolak saat ini di PNS Pasaman, terutama pada staf bagian hukum yang ada pada Setda Pasaman" kata Mulyatmin.

Soal perbedaan pendapatan staf di Bagian Keuangan Daerah (BKD) dengan staf di bagian dinas lain itu memang betul. Sebab di keuangan ada tambahan honor bagi staf, makanya staf golongan II itu mendapat Rp2 juta.

"Di BKD ini tanggung jawab dan resikonya sangat besar makanya mereka besar pula tunjangannya. Kalau mau dinas di BKD silahkan ramai-ramai ajukan pindah ke BKD, kami siap pula untuk diganti. Jangan kira mudah pekerjaan di BKD ini" tegasnya.

Dijelaskan Mulyatmin, di BKD mereka tidak punya proyek sementara di dinas atau bagian lain mempunyai proyek. Lalu yang mengelola proyek bagaimana pula pendapatannya. 

"Kami semata-mata hanya menerima tunjangan ini saja, sementara dinas atau bagian lain punya proyek, bagaimana pula pendapatannya" ujar Mulyatmin.

Kata Mulyatmin lagi, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh mempersoalkan besaran tunjangan ini, coba saja tanya pada daerah tetangga kita Pasaman Barat, bagai mana pula dengan tambahan pendapatan penghasilannya di banding dengan daerah kita.

Dikatakannya, untuk pencairan dana tunjangan TPD dan TPK itu harus membuat jurnal setiap hari dan absensi. Kalau tidak membuat jurnal maka dipotong 75 persen bulan berikutnya, itu sesuai Perbup nomor 16 tahun 2018 tentang Tambahan Pengasilan PNS. (Anto)

Index Berita