Aksi Demo Ratusan K1 Tuntut SPTJM Di Depan Pendopo Nganjuk.

indonesiasatu, 16 Nov 2017, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:
NGANJUK - Ratusan tenaga honorer  kategori 1 ( K1) Kabupaten Nganjuk kembali menggelar d emo menununtut plt bupati KH Abdul Wachid Badrus untuk menandatangani penerbitan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). Rabu (15/11/2017). 
 
Pantauan wartawan dilokasi, Demo kali ini menindaklanjuti hasil dari pertemuan antara beberapa wakil K1 dengan kemenpan RB di Jakarta beberapa waktu lalu yang mengatakan kalau, Plt Bupati Abdul Wachid Badrus disebut bisa menerbitkan SPTJM.
 
Sementara Ketua forum honored K1 Sajianto mengatakan kepada wartawan disela-sela demo.  “Tidak masalah plt menerbitkan SPTJM. Surat itu hanya menyatakan kebenaran data,” beber Sajianto.
 
Ditambahkan Sajianto total honorer K1 yang bertolak ke Jakarta sebanyak 164 orang. Mereka mendatangi dua institusi sekaligus. Pertama, FHK1 berkonsultasi ke Kemenpan-RB. Kemudian, mereka langsung menuju ke kantor ORI.
 
Sedangkan pokok permasalahan yang dibawah ke Jakarta adalah meminta plt bupati untuk menerbitkan SPTJM. 
 
“Kami datang ke Jakarta membuat pihak kemenpan RB terkejut. Karena sampai sekarang belum diterbitkan SPTJM,” jelasnya.
 
Aksi demo yang dihadiri ratusan K1 selain SPTJM yang menjadi kemelut, Sajianto menyebut ada 94 guru dan tenaga K1 di SMA/SMK yang belum menerima gaji sejak Januari 2017. Itu merupakan imbas dari alih kelola SMA/SMK ke pemprov.
 
 “Kami  sebanyak 94 orang tenaga honorer k1 belum terima gaji selama 11 bulan sedang kewajiban kami sebagai tenaga honorer telah kami laksanakan," ucapnya.
 
Terpisah peserta demo honorer k1 Jhon Wadoe disela-sela orasinya mengatakan kalau ada pejabat yang meminta uang tebusan sebesar Rp 60 juta per-orang kalau menginginkan SPTJMnya ingin cepat dibuat oleh bupati.
 
Setelah para FHK1 cukup lama berorasi, plt bupati Abdul Wachid Badrus keluar menemui para pendemo dan mengatakan ke para peserta demo.
 
"Kalau memang ada pejabat yang meminta sejumlah uang dengan alasan mempercepat proses CPNSnya laporkan saja kepihak yang berwenang," ujarnya.
 
Bahkan Plt Bupati menyampaikan kepeserta demo kalau pihaknya masih menunggu saran dari provinsi terkait permasalahan yang sampai sekarang belum kelar.
 
"Untuk sementara saya masih menunggu petunjuk dari propinsi kalau nanti ada kepastian jawaban nanti akan saya sampaikan kepada perwakilan honorer k1," pungkasnya.
 
Informasi yang dihimpun wartawan terdengar rumor yang begitu santer kalau bupati non aktif pernah membuat dan menandatangani SPTJM. Untuk mengetahui kebenarannya, dilain pihak kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk Sudrajat dihubungi melalui selulernya.
 
"Saya tau persis ketika Bupati non aktif taufiqurrahman masih menjabat bupati, beliau telah menerbitkan SPTJM yang isinya menerangkan tentang keabsahan data K1 di Kabupaten Nganjuk bahkan kami sudah mengirimnya,” jelasnya.
 
Lebih lanjut Mantan Kadinas BPPT Sudrajad sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan balasan dari  Kemenpan RB, terkait pengiriman SPTJMnya.
 
"Karena itu pihak pemkab bisanya hanya sebatas menunggu, kalau harapan saya semoga pihak kami cepat mendapat balasan dan jawaban yang sangat memuaskan bagi kami dan juga bagi para honorer k1," ungkapnya. (kusnoaji)
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu